Perubahan signifikan dalam hukum Indonesia yang perlu Anda ketahui — UU baru, revisi, putusan MK, dan peraturan implementasi. Tiap entri merujuk ke sumber resmi untuk verifikasi.
DPR mengesahkan revisi UU Perlindungan Konsumen yang memperluas cakupan ke transaksi online: hak refund 7 hari untuk barang non-perishable, kewajiban marketplace memverifikasi seller, mediasi sengketa via OSS BPSK Online, dan sanksi denda hingga Rp 5 miliar untuk seller curang sistemik.
Revisi UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara eksplisit memasukkan aset digital (cryptocurrency) sebagai instrumen TPPU. Bursa kripto wajib lapor transaksi >Rp 500 juta ke PPATK. Pelanggar bursa dapat dicabut izinnya oleh Bappebti.
Setelah 3 tahun masa transisi, KUHP baru menggantikan KUHP warisan kolonial. Perubahan kunci: penghinaan presiden (Pasal 218) dengan ancaman 3 tahun, kohabitasi & kumpul kebo (Pasal 412) sebagai delik aduan keluarga, denda dalam satuan kategori (I-VIII), restorative justice diakui resmi.
OJK mempercepat konsolidasi BPR/BPRS dengan modal inti minimum naik ke Rp 6 miliar (dari Rp 3 miliar). BPR yang tidak memenuhi diberi waktu 18 bulan untuk merger atau dicabut izinnya. Tujuan: stabilitas sistem keuangan + perlindungan deposan.
MK menegaskan tafsir Pasal 27(3) UU ITE pasca revisi: harus terbukti unsur 'sengaja' dan 'tanpa hak'. Konstitusional bersyarat — hanya berlaku untuk delik aduan yang substansinya benar-benar menyerang kehormatan pribadi, bukan kritik kebijakan publik.
Polri & Kominfo melakukan operasi gabungan menutup 4.7 juta konten judi online + memblokir 1.2 juta rekening. Pasal 27(2) UU ITE digunakan secara agresif. Bandar besar dijerat berlapis dengan TPPU + Tipikor (kalau melibatkan pejabat). Pengguna BIASA bisa kena Pasal 303 KUHP.
Setelah 2 tahun implementasi, beberapa pola pasca-Cipta Kerja mulai jelas: PKWT lebih panjang (max 5 tahun), pesangon dihitung dengan formula baru (lebih rendah dari sebelumnya untuk masa kerja >8 tahun), izin lingkungan disederhanakan tapi banyak digugat di PTUN. Serikat pekerja terus menggugat ke MK.
OJK menerbitkan aturan baru: bunga maksimal 0.1%/hari (turun dari 0.4%), penagihan dilarang setelah jam 20:00, larangan akses data ponsel pengguna kecuali yang relevan, kewajiban verifikasi ulang KYC. Pinjol ilegal terancam pidana UU PDP & ITE.
Pemerintah menetapkan kenaikan UMP/UMK 2025 sebesar rata-rata 6,5% nasional. Jakarta UMP Rp 5.396.760, Surabaya Rp 4.961.753, Bandung Rp 4.482.914. Setiap perusahaan WAJIB menyesuaikan paling lambat 1 Januari 2025 — pelanggaran dapat dilaporkan ke Disnaker setempat.
Setelah masa transisi 2 tahun, UU Pelindungan Data Pribadi resmi berlaku penuh sejak Oktober 2024. Pelanggar terancam pidana hingga 6 tahun + denda Rp 6 miliar. Setiap bisnis WAJIB punya Data Protection Officer (DPO) untuk volume tertentu, dan menerapkan prinsip 'lawful basis' untuk setiap pengumpulan data.
Mahkamah Konstitusi memutus syarat usia minimum capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini mengubah lanskap pencalonan dan menjadi yurisprudensi penting tentang kewenangan MK menafsirkan UU Pemilu.
Mahkamah Agung dan Kepolisian merilis pedoman teknis implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 9 jenis TPKS (pelecehan seksual non-fisik & fisik, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi/perkawinan, perkosaan, eksploitasi/perbudakan seksual, KBGE) sekarang punya prosedur penyidikan khusus + perlindungan saksi-korban.
Pasal 27 ayat (3) (pencemaran nama baik elektronik) DIPERSEMPIT — sekarang harus terbukti unsur 'sengaja menyerang kehormatan' dan delik aduan absolut. Pasal 28 (hoaks) diperjelas. Pasal 29 (ancaman) ditambah definisi 'mengganggu rasa aman'. Tujuan: mengurangi penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam kritik.
Kewajiban setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat untuk mendaftar di Kominfo, menyediakan akses bagi penegak hukum, dan mematuhi kewajiban moderasi konten. Berlaku untuk platform internasional yang beroperasi di Indonesia (Google, Meta, X, dll).
Bee Legal is an AI assistant, not a licensed attorney. While every cited article is verified against official government sources in real time, the AI can still err — misread context, miss exceptions, or fail to grasp the nuance of your case. Always double-check the information you receive, and for important legal decisions (lawsuits, criminal defence, major transactions, notarised documents), consult a licensed attorney in your country directly.